Daftar Lengkap Pinjol Legal Resmi OJK per Juli 2024

Pinjaman online atau lebih gaul disebut pinjol bukan lagi hal baru di mata orang Indonesia. Ramainya keberadaan perusahaan fintech aplikasi pinjol merupakan dampak perubahan ekonomi Indonesia yang mana mengalami kesulitan finansial namun sulit untuk mendapatkan pinjaman dari Bank sebagai lembaga keuangan resmi negara.

Dua Pinjol Tutup, OJK Tambah Limit Pinjaman

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan pencabutan izin untuk dua nama pinjol, Jembatan Emas dan Dhanapala, yang masing-masing berada dikelola oleh PT Akur Dana Abadi dan PT Semangat Gotong Royong sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Terpisah, OJK kini berencana untuk memberi penambahan limit untuk pinjaman online dari 2M menjadi 10M.

Korban Pinjol Ilegal Lebih Banyak Anak Muda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal didominasi kalangan muda. Adapun rentang usia pengguna pinjol ilegal dari 26 tahun sampai 35 tahun. Modusnya biasanya calon korban diiming-imingi sejumlah uang agar mau meminjamkan KTP-nya. Alhasil, pelaku dengan mudah dapat membuka rekening bahkan untuk pencairan dana pinjol.

BBM Baru Segera Hadir, BBM Bersubsidi Dibatasi?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja membeberkan rencana penerbitan produk BBM jenis baru bersulfur rendah atau ramah lingkungan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, pemerintah akan memperkenalkan BBM baru itu bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

Harga Makin Naik, Stok Pangan Terbatas?

Wati mulai memutar otaknya untuk penuhi kebutuhan dapurnya. Sejak Idul Adha, perempuan memiliki dua orang anak itu sudah mulai mengurangi belanja kebutuhan pokoknya seperti beras, cabai, tomat, bawang dan lainnya. Cara ini untuk menyiasati kenaikan harga-harga pangan sudah tidak terbendung

Atasi Kemiskinan, Kemenko PMK Fokus Reformasi Birokrasi

Oplus_131072

Jakarta, SINDOTV – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), R Nunung Nuryartono, menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia kini difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal ini disampaikan dalam

Tapera: Bermanfaat atau Tambahan Beban?

SINDOTV – Kehidupan karyawan hingga perusahaan mulai akhir bulan ini akan bertambah berat. Itu setelah peraturan mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dirilis secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Tak lama setelah pengumuman ini dikeluarkan, kritik dari berbagai